HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

MOTTO PN KUTAI BARAT: " Dengan kerja keras dan kerja sama kita pasti BISA !" ------> B : Berintegritas I : Inovasi S : Semangat A : Akurat

CHECKLIST APM PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT

 
NO AREA AREA RB PENILAIAN DOKUMEN
1 KETUA 1, 3

  Manual Mutu :

- Struktur TIM PMPN

- TUSI

- Sasaran Mutu

- Kebijakan Mutu

- Peta Proses Bisnis

Lihat Dokumen
2 KETUA 4, 6, 7 1. Dokumen SAKIP
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU)
b.  Rencana Strategis (RENSTRA)
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d.  RENJA - RKAK/L
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :
    Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan
Lihat Dokumen
3 KETUA 4, 6, 7 Indikator Kinerja Utama (IKU)  Lihat Dokumen
4 KETUA 4, 6, 7 Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Lihat Dokumen
5 KETUA 4, 6, 7 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Lihat Dokumen
6 KETUA 4, 6, 7 Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lihat Dokumen
7 KETUA 4, 6, 7 Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP  Lihat Dokumen
8 KETUA 5, 7 Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya Lihat Dokumen
9 KETUA   Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Lihat Dokumen
10 KETUA   Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Lihat Dokumen
11 KETUA 5 Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik Lihat Dokumen
12 KETUA Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait. Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait. Lihat Dokumen
13 KETUA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan  AREA 1 ZI Manajemen Perubahan  Lihat Dokumen
14 KETUA 1, 6, 7 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lihat Dokumen
15 KETUA   Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Lihat Dokumen
16 KETUA   Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014) Lihat Dokumen
17 KETUA 1, 5, 8 Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas
Lihat Dokumen
18 KETUA 5, 7 Penandatanganan Pakta Integritas Lihat Dokumen
19 KETUA   AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana Lihat Dokumen
20 KETUA   AREA 3 ZI Penataan SDM Lihat Dokumen
21 KETUA   AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas Lihat Dokumen
22 KETUA   AREA 5 Penguatan Pengawasan Lihat Dokumen
23 KETUA 1, 6, 7 Pelaporan E-LHKPN Lihat Dokumen
24 KETUA 1, 6, 7 Pelaporan E-LHKASN Lihat Dokumen
25 KETUA 2, 6, 7 Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014) Lihat Dokumen
26 KETUA 1, 2, 7 Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK Lihat Dokumen
27 KETUA   AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan Lihat Dokumen
28 KETUA 1, 2, 7, 8 Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Lihat Dokumen
29 KETUA   Monitoring Administrasi Biaya Perkara Lihat Dokumen
30 KETUA 1, 5, 8 Penerapan Budaya Kerja
a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan
    ketepatan penangan perkara)
b. Kedisiplinan
c. Kerjasama
d. 5R dan 3S
e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan
    Mahkamah Agung
f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi
   terhadap penerapan budaya kerja
Lihat Dokumen
31 KETUA 4, 7 Penetapan Majelis Hakim dan PP Lihat Dokumen
32 KETUA Pengawasan Eksekusi sesuai Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Pelaksanaan dan Pengawasan Eksekusi  Lihat Dokumen
33 KETUA   Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Lihat Dokumen
34 KETUA   Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi  Lihat Dokumen
35 KETUA   Penilaian Prestasi Kerja PNS Lihat Dokumen
36 KETUA 1, 2, 7, 8 Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. Lihat Dokumen
37 KETUA   Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
SURVEY-SURVEY
Lihat Dokumen
38 KETUA   Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal Lihat Dokumen
39 KETUA   Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)  Lihat Dokumen
40 KETUA   Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko) Lihat Dokumen
41 KETUA   Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi) Lihat Dokumen
42 KETUA   Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI Lihat Dokumen
43 KETUA 3, 4, 8 Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Lihat Dokumen
44 KETUA   Tata tertib persidangan Lihat Dokumen
45 KETUA 2, 7 Proses Assesmen internal

Lihat Dokumen
46 KETUA   Persidangan Elektronik Lihat Dokumen
47 KETUA   Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Lihat Dokumen
48 WAKIL 7 WKPN sebagai Koordinator Pengawasan Lihat Dokumen
49 WAKIL   Quality Management Representative (QMR) Lihat Dokumen
50 PANITERA DAN SEKRETARIS   Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. ,  1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP
Lihat Dokumen
51 PANITERA DAN SEKRETARIS   Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 
Lihat Dokumen
52 PANITERA Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Lihat Dokumen
53 PANITERA   Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju Lihat Dokumen
54 PANITERA   Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana Lihat Dokumen
55 PANITERA   Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan Lihat Dokumen
56 PANITERA Panjar Biaya Perkara Panjar Biaya Perkara Lihat Dokumen
57 SEKRETARIS   Persidangan Elektronik Lihat Dokumen
58 SEKRETARIS Layanan Disabilitas di Pengadilan Layanan Disabilitas di Pengadilan Lihat Dokumen
59 SEKRETARIS 5, 7 Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan Lihat Dokumen
60 SEKRETARIS   Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kesekretariatan Lihat Dokumen
61 SEKRETARIS Implementasi RINGKAS 5R Implementasi RINGKAS 5R Lihat Dokumen
62 SEKRETARIS Implementasi RAPI 5R Implementasi RAPI 5R Lihat Dokumen
63 SEKRETARIS Implementasi RESIK 5R Implementasi RESIK 5R Lihat Dokumen
64 SEKRETARIS Implementasi RAWAT 5R Implementasi RAWAT 5R Lihat Dokumen
65 SEKRETARIS Implementasi RAJIN 5R Implementasi RAJIN 5R Lihat Dokumen
66 SEKRETARIS 1, 6, 7, 8 Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 Lihat Dokumen
67 SEKRETARIS   Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC) Lihat Dokumen
68 SEKRETARIS 4 Kelengkapan Document pada Document Control Lihat Dokumen
69 SEKRETARIS 6, 7 Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) Lihat Dokumen
70 SEKRETARIS 6, 7 Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan Lihat Dokumen
71 SEKRETARIS 6, 7 Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) Lihat Dokumen
72 SEKRETARIS 6, 7 Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan Lihat Dokumen
73 SEKRETARIS 6, 7 Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL)  Lihat Dokumen
74 SEKRETARIS 2, 6, 7 Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP) Lihat Dokumen
75 SEKRETARIS 5, 7 Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP Lihat Dokumen
76 HAKIM 5, 8 Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara Lihat Dokumen
77 HAKIM 5,7,8 Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang Lihat Dokumen
78 HAKIM 5, 8 Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara Lihat Dokumen
79 HAKIM  3, 7 Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding Lihat Dokumen
80 HAKIM 6, 7 Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan Lihat Dokumen
81 HAKIM   Court Calender Lihat Dokumen
82 HAKIM Pengawasan Bidang Pengawasan Bidang Lihat Dokumen
83 PANMUD HUKUM 6, 8 Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 Lihat Dokumen
84 PANMUD HUKUM   Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi  Lihat Dokumen
85 PANMUD HUKUM   Pencatatan surat masuk/keluar Lihat Dokumen
86 PANMUD HUKUM   Adanya uraian Tugas masing-masing unit Lihat Dokumen
87 PANMUD HUKUM 4, 5 Implementasi SOP Lihat Dokumen
88 PANMUD HUKUM 4, 5, 7 Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum Lihat Dokumen
89 PANMUD HUKUM    Pelaporan perkara secara elektronik  Lihat Dokumen
90 PANMUD HUKUM 4, 8 Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) Lihat Dokumen
91 PANMUD HUKUM   Prosedur Peminjaman Berkas Lihat Dokumen
92 PANMUD HUKUM   Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum Lihat Dokumen
93 PANMUD HUKUM   Posbakum Lihat Dokumen
94 PANMUD PERDATA   Pencatatan surat masuk/keluar Lihat Dokumen
95 PANMUD PERDATA   Adanya uraian Tugas masing-masing unit Lihat Dokumen
96 PANMUD PERDATA 4, 5 Implementasi SOP Lihat Dokumen
97 PANMUD PERDATA 4, 5, 7 Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum Lihat Dokumen
98 PANMUD PERDATA   Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II Lihat Dokumen
99 PANMUD PERDATA 4 Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 Lihat Dokumen
100 PANMUD PERDATA 4 Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) Lihat Dokumen
101 PANMUD PERDATA 6, 7 Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas Lihat Dokumen
102 PANMUD PERDATA   Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Lihat Dokumen
103 PANMUD PERDATA 4, 8 Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK  Lihat Dokumen
104 PANMUD PERDATA   Kelengkapan Berkas Banding Lihat Dokumen
105 PANMUD PERDATA   Kelengkapan Berkas Kasasi  Lihat Dokumen
106 PANMUD PERDATA   Kelengkapan Berkas PK Lihat Dokumen
107 JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI   Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju) Lihat Dokumen
108 JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI
  Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana) Lihat Dokumen
109 JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI   Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana) Lihat Dokumen
110 PANMUD PIDANA 6 Pencatatan surat masuk/keluar Lihat Dokumen
111 PANMUD PIDANA 4, 5 Adanya uraian Tugas masing-masing unit Lihat Dokumen
112 PANMUD PIDANA 4, 5 Implementasi SOP Lihat Dokumen
113 PANMUD PIDANA 4, 5, 7 Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum Lihat Dokumen
114 PANMUD PIDANA 4 Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 Lihat Dokumen
115 PANMUD PIDANA 4 Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 Lihat Dokumen
116 PANMUD PIDANA 4 Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
Lihat Dokumen
117 PANMUD PIDANA 4 Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara Lihat Dokumen
118 PANMUD PIDANA 4, 8 Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK  Lihat Dokumen
119 PANMUD PIDANA   Kelengkapan Berkas Banding Lihat Dokumen
120 PANMUD PIDANA   Kelengkapan Berkas Kasasi Lihat Dokumen
121 PANMUD PIDANA   Kelengkapan Berkas PK Lihat Dokumen
122 PANMUD PIDANA 5, 6, 8 Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) Lihat Dokumen
123 PANMUD PIDANA   Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II Lihat Dokumen
124 PANITERA PENGGANTI 5 Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani Lihat Dokumen
125 PANITERA PENGGANTI 4, 5 Penundaan sidang pada SIPP oleh PP Lihat Dokumen
126 PANITERA PENGGANTI   Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung Lihat Dokumen
127 PANITERA PENGGANTI 5 Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP Lihat Dokumen
128 PANITERA PENGGANTI   Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP Lihat Dokumen
129 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 4, 5 Adanya uraian Tugas masing-masing unit Lihat Dokumen
130 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 4, 5 Implementasi SOP Lihat Dokumen
131 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA   Tertib Pegawai Lihat Dokumen
132 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 5, 7 Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir) Lihat Dokumen
133 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 5, 7 Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) Lihat Dokumen
134 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 3, 5 Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan Lihat Dokumen
135 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 3, 5 Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi  Lihat Dokumen
136 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 3, 5 Analisa pengembangan kompetensi Lihat Dokumen
137 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 4, 5 Arsip kepegawaian Lihat Dokumen
138 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 4, 5 Pengelolaan SIKEP Lihat Dokumen
139 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 4, 5 RKP, RKGB dan usul pensiun Lihat Dokumen
140 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 4 Pencatatan surat masuk/keluar Lihat Dokumen
141 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 5, 7 Pemberian sanksi dan penghargaan Lihat Dokumen
142 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA   Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja Lihat Dokumen
143 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 5, 7 Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti) Lihat Dokumen
144 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 2, 4 Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014  Lihat Dokumen
145 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 4, 7 Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat Lihat Dokumen
146 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 5, 6 Pengelolaan tenaga honorer Lihat Dokumen
147 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 5, 7 Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) Lihat Dokumen
148 UMUM DAN KEUANGAN 4 Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan Lihat Dokumen
149 UMUM DAN KEUANGAN 4, 5 Adanya uraian Tugas masing-masing unit Lihat Dokumen
150 UMUM DAN KEUANGAN 4, 5 Implementasi SOP Lihat Dokumen
151 UMUM DAN KEUANGAN 4, 6, 7 SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)  Lihat Dokumen
152 UMUM DAN KEUANGAN   Pencatatan Aset  lainnya Lihat Dokumen
153 UMUM DAN KEUANGAN   Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN Lihat Dokumen
154 UMUM DAN KEUANGAN   Penginputan Aset Tetap Lihat Dokumen
155 UMUM DAN KEUANGAN   Penatausahaan Barang Persediaan Lihat Dokumen
156 UMUM DAN KEUANGAN   Pengelolaan Kendaraan Dinas Lihat Dokumen
157 UMUM DAN KEUANGAN   Pengelolaan Rumah Dinas Lihat Dokumen
158 UMUM DAN KEUANGAN 4, 6, 7 SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT Lihat Dokumen
159 UMUM DAN KEUANGAN 4, 6, 7 Labelisasi barang milik negara Lihat Dokumen
160 UMUM DAN KEUANGAN 4, 6, 7 Daftar barang ruangan Lihat Dokumen
161 UMUM DAN KEUANGAN 8 Layout jalur keluar masuk kendaraan  Lihat Dokumen
162 UMUM DAN KEUANGAN 8 Pengaturan lahan parkir Lihat Dokumen
163 UMUM DAN KEUANGAN 8 Jalur evakuasi dan titik kumpul Lihat Dokumen
164 UMUM DAN KEUANGAN 8 Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait Lihat Dokumen
165 UMUM DAN KEUANGAN 8 Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi) Lihat Dokumen
166 UMUM DAN KEUANGAN 8 Fasilitas untuk penyandang difabel Lihat Dokumen
167 UMUM DAN KEUANGAN 6, 8 Tersedia informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
    bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara, 
Lihat Dokumen
168 UMUM DAN KEUANGAN 8 Sarana alat pemadam api ringan (APAR) Lihat Dokumen
169 UMUM DAN KEUANGAN 8 Kebersihan lingkungan pengadilan Lihat Dokumen
170 UMUM DAN KEUANGAN 4, 7 Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll) Lihat Dokumen
171 UMUM DAN KEUANGAN 6, 7, 8 CCTV Lihat Dokumen
172 UMUM DAN KEUANGAN 5, 7, 8 Petugas keamanan Lihat Dokumen
173 UMUM DAN KEUANGAN 8 Sarana pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang  kesehatan,
7. Perpustakaan 
Lihat Dokumen
174 UMUM DAN KEUANGAN 6, 7 Kontrak kantin (PNBP Kantin) Lihat Dokumen
175 UMUM DAN KEUANGAN   Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN) Lihat Dokumen
176 UMUM DAN KEUANGAN   Perjalanan Dinas Lihat Dokumen
177 UMUM DAN KEUANGAN   Implementasi aplikasi SMART Lihat Dokumen
178 UMUM DAN KEUANGAN 6, 7 Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
    LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
    persediaan, SPM dan penyetoran pajak
    PPH Pasal 21, 22 dan 23)
Lihat Dokumen
179 UMUM DAN KEUANGAN 2, 5, 6, 7 SK manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
     pemegang uang muka
4.  Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan
Lihat Dokumen
180 UMUM DAN KEUANGAN 5, 6 Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan Lihat Dokumen
181 UMUM DAN KEUANGAN 4, 6, 7 Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03 Lihat Dokumen
182 UMUM DAN KEUANGAN 6, 7 Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang) Lihat Dokumen
183 UMUM DAN KEUANGAN 6, 7 Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan Lihat Dokumen
184 UMUM DAN KEUANGAN 6, 7 Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan  Lihat Dokumen
185 UMUM DAN KEUANGAN 5, 6, 7 Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA) Lihat Dokumen
186 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 4 Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan Lihat Dokumen
187 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 4, 5 Adanya uraian Tugas masing-masing unit Lihat Dokumen
188 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 4, 5 Implementasi SOP Lihat Dokumen
189 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 5, 6, 7 Penyusunan RKAK/L  Lihat Dokumen
190 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 4 Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan Lihat Dokumen
191 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN   Perawatan dan Pengelolaan Server Lihat Dokumen
192 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN   Genset Lihat Dokumen
193 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 6, 7 Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03  (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.  Lihat Dokumen
194 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN   Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 Lihat Dokumen
195 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 3, 6, 8 Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015
Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)
Lihat Dokumen